KLATEN — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPP-LP2KP) secara resmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun
Tag: KPK
LP2KP Ajak Warga Bekasi Kawal Ketat APBD 2026: Jangan Beri Celah Oknum Dinas Bermental Korup
Kota Bekasi, LP2KP News – Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi. Warga
DPP-LP2KP Desak KPK dan BPK RI Usut Tuntas Pengadaan Perlengkapan Sekolah Senilai Rp13,17 Miliar di Dinas Pendidikan Tanah Bumbu
Tanah Bumbu, LP2KP News – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPP-LP2KP) secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Uang Negara Dikembalikan, Pidana Tetap Jalan! LP2KP Desak Kejati Jateng Sikat Habis Mafia Proyek & Pemalsu Dokumen di DPUPR Klaten
Klaten, LP2KP News – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPP-LP2KP) secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati
Polemik Hibah KONI Bekasi di Tengah Rangkap Jabatan Walikota, Potret Buram Tata Kelola Walikota Bekasi ‘Mengawasi’ Diri Sendiri di KONI
BEKASI, LP2KP News – Praktik rangkap jabatan antara kepala daerah dan pimpinan organisasi olahraga kembali menuai sorotan tajam. Temuan terbaru dalam Laporan
LP2KP Desak KPK dan Kejagung Periksa Dugaan Dinasti Jabatan di Pemkot Bekasi Yang Kental KKN
BEKASI, LP2KP NEWS – Isu terkait penempatan keluarga pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi kini menjadi sorotan tajam. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga
Dugaan Penyaluran Dana Hibah Rp60 Miliar Tanpa Persetujuan DPRD, Masyarakat Tanah Bumbu Pertanyakan Dasar Hukum
Batulicin, LP2KP News – Masyarakat dan sejumlah elemen sipil di Kabupaten Tanah Bumbu menyoroti dugaan penyaluran dana hibah daerah senilai Rp60 miliar
Dugaan Ketimpangan Pembagian Proyek di Tanah Bumbu: Masyarakat Sebut Proyek Dikuasai Keluarga dan Kerabat
Tanah Bumbu, LP2KP News – Isu hangat mencuat di tengah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu terkait dugaan ketidakadilan dan nepotisme dalam pembagian proyek
KPK Tangkap Tangan Bupati Pekalongan Terkait Dugaan Korupsi Jasa Outsourcing
Jakarta, 4 Maret 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap FAR, Bupati Pekalongan periode 2021–2025 dan 2025–2030, atas
KPK Tangkap Tangan Dugaan Pemerasan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
Jakarta, 20 Desember 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari)
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.