MOROWALI UTARA, LP2KP News – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Pembangunan Dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (DPD LP2KP-KAB. Morut) kembali menemukan indikasi kuat praktik pembalakan liar (illegal logging) yang terstruktur di dalam kawasan Cagar Alam Morowali.
Kayu-kayu bantalan hasil curian tersebut bahkan disembunyikan oleh para pelaku di dalam blok perkebunan kelapa sawit plasma masyarakat di Desa Baturube.
Ketua DPD LP2KP Kabupaten Morowali Utara, Mohamad Yamin, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan oleh tim intelijen lembaganya, aksi ini melibatkan oknum masyarakat Desa Posangke yang bertindak sebagai operator lapangan.
Mereka diduga bekerja dengan mendapatkan suntikan dana dari pemodal besar yang berasal dari luar kabupaten, yakni dari Sulawesi Selatan (Sulsel).
Yang memprihatinkan, pihak Pemerintah Desa (Pemdes)—khususnya desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam Morowali—hingga saat ini dinilai pasif dan seolah tutup mata terhadap perusakan hutan yang terjadi di wilayah mereka ada indikasi pembiaran.
Kendati laporan beserta bukti fisik kayu temuan masyarakat telah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang, penanganan di lapangan kerap menemui jalan buntu akibat dalih kewenangan.
Berdasarkan percakapan (chat) yang diterima LP2KP, Kapolsek Baturube menyatakan bahwa pihak kepolisian memiliki batasan kewenangan dan hanya bersifat mem-backup pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) apabila diminta.
Pihak kepolisian juga berdalih bahwa penanganan kasus kehutanan di kawasan konservasi harus berdasar pada laporan resmi petugas BKSDA, serta menyebutkan bahwa saat ini personel kepolisian juga tengah fokus menangani kasus kriminalitas lain di wilayah Mamosalato.
Menanggapi alasan tersebut, Mohamad Yamin mengecam keras sikap saling lempar tanggung jawab antara instansi penegak hukum dan instansi terkait. LP2KP menilai pembalakan liar di Cagar Alam Morowali ini sudah terorganisir dengan rapi dan mengancam kelestarian lingkungan hidup.
Mohamad Yamin mendesak meminta agar para pemodal besar dari luar daerah serta oknum-oknum yang mendanai perusakan hutan ini segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
LP2KP Morowali Utara Meminta Kapolda Sulawesi Tengah dan instansi terkait untuk mengevaluasi kinerja aparat di tingkat lokal yang terkesan lamban dalam merespons laporan kejahatan lingkungan.
Menyoroti kinerja aparat penegak hukum setempat, Ketua DPD LP2KP Morowali Utara dengan tegas meminta agar pejabat kepolisian terkait segera dipindahkan karena dinilai tidak responsif terhadap kejahatan kehutanan yang merugikan negara dan masyarakat.
LP2KP berkomitmen akan terus mengawal temuan ini dan meneruskannya secara resmi kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, termasuk Balai Besar KSDA dan instansi penegak hukum tingkat provinsi, demi menyelamatkan sisa hutan lindung dan cagar alam di Kabupaten Morowali Utara. (Redaksi LP2KP News)
