lp2kp.co.id-Kota Bekasi. Wacana tenant bagi UMKM di kawasan Wisata Air Kalimalang yang dikelola oleh PT Mitra Patriot Kota Bekasi menuai perhatian publik. Meski dianggap sebagai langkah mendukung pelaku usaha kecil, rencana ini dinilai harus dikaji lebih dalam terkait dampak lalu lintas dan lingkungan di sekitar lokasi.
Lokasi Wisata Air Kalimalang berada di jalur strategis yang menghubungkan Bekasi dengan Jakarta.Jalan Ahmad Yani dan Jalan KH. Noer Ali merupakan akses utama yang setiap hari dipadati kendaraan. Kehadiran wisata baru dengan aktivitas UMKM berpotensi menambah kemacetan, terutama pada jam sibuk. Pengguna jalan dari arah Jakarta maupun menuju Jakarta bisa terganggu jika tidak ada rekayasa lalu lintas yang matang.
Walikota Bekasi Tri Adhianto disebut sudah harus turun tangan untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila wacana ini benar-benar berjalan. Langkah antisipatif diperlukan agar kegiatan wisata tidak menambah beban kemacetan di pusat kota.
Selain kemacetan, aspek lingkungan juga menjadi sorotan: Aktivitas UMKM berpotensi menambah volume sampah dan limbah di kawasan wisata..Tanpa pengelolaan yang baik, hal ini bisa mencemari lingkungan sekitar Kalimalang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu dilibatkan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah terpadu.
Subur Rusyadi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), menegaskan bahwa wacana ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi.
LP2KP mendesak Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk dilibatkan sejak awal. Masyarakat Bekasi juga harus ikut serta dalam proses kajian kelayakan, agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“UMKM memang perlu didukung, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi lalu lintas dan lingkungan,” tegas Subur.
Wacana tenant UMKM di Wisata Air Kalimalang bisa menjadi peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Namun, tanpa kajian komprehensif, kebijakan ini berisiko menimbulkan kemacetan dan pencemaran lingkungan. LP2KP menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas dinas. Walikota Bekasi Tri Adhianto diharapkan segera turun tangan untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas agar wisata Kalimalang benar-benar menjadi destinasi yang berkelanjutan. (Red)
