Kotabaru – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Provinsi Kalimantan Selatan resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2024 di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru.
Ketua DPW LP2KP Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan lembaga, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket proyek pemeliharaan jalan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 273.158.000,00.
“Kami menilai ada indikasi kuat tindak pidana korupsi karena realisasi belanja pemeliharaan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Tiga paket pekerjaan yang kami temukan mengalami kekurangan volume, sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Hal ini jelas merugikan keuangan daerah dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Ahmad Fauzi.
Adapun tiga paket pekerjaan yang dimaksud adalah:
- Pemeliharaan Berkala Jalan Limbur–Irama dengan kekurangan volume Rp 141.618.000,00.
- Peningkatan Jalan Hasanudin dengan kekurangan volume Rp 118.777.000,00.
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tambak 2 dengan kekurangan volume Rp 12.763.000,00.
Ahmad Fauzi menambahkan bahwa laporan resmi telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Kepolisian Resor Kotabaru untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
“Kami berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan ini. LP2KP berkomitmen mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya pihak tertentu,” ujar Fauzi. LP2KP Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari misi lembaga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (Sr)
