Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mendorong pembentukan koalisi permanen sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen maupun pemerintahan.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan koalisi permanen diperlukan untuk memastikan kebijakan strategis pemerintah mendapatkan dukungan politik yang stabil. Dengan dukungan tersebut, pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat dan kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang dapat terjaga.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Menurut Bahlil, gagasan koalisi permanen merupakan transformasi pola kerja sama politik. Jika selama ini koalisi cenderung bersifat elektoral dan taktis, ke depan koalisi diharapkan bersifat ideologis dan strategis, dibangun atas kesamaan platform serta agenda kebijakan.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, koalisi permanen diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan dalam menjalankan program-program prioritas nasional secara konsisten dan berkelanjutan, tanpa terganggu dinamika politik jangka pendek.
Selain isu koalisi, Rapimnas Golkar juga menegaskan pentingnya doktrin karya-kekaryaan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan Astacita, arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Doktrin tersebut menekankan kerja nyata, produktivitas, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik.
Pendekatan karya-kekaryaan, lanjut Bahlil, mendorong sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan tidak berhenti pada tataran perencanaan semata, melainkan benar-benar menghasilkan dampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Setiap kebijakan harus memberi hasil nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
