lp2kp.co.id-Kota Bekasi. Pekerjaan Konsolidasi Pembangunan Saluran Drainase Paket 13 dengan nilai pagu Rp1.029.867.000,00 di depan TPU Perwira, Bekasi Utara, menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur justru menimbulkan konflik dan kekecewaan karena hasil pekerjaan dinilai tidak layak.
Warga RW 24 Bekasi Utara mengaku sangat terkejut dengan kualitas pekerjaan yang dianggap asal-asalan. Saluran drainase yang dibangun tidak sesuai harapan, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan dan manfaatnya bagi lingkungan sekitar.
“Kami menyayangkan sekali, pekerjaan ini tidak mencerminkan penggunaan anggaran miliaran rupiah,” ungkap salah satu tokoh warga.
Warga mendesak Walikota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi segera turun ke lokasi untuk meninjau langsung hasil pekerjaan.
Subur, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini.
- LP2KP mendesak Inspektorat Kota Bekasi (Itko) dan jajaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
- Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, LP2KP menuntut agar pihak terkait diproses sesuai hukum.
Kualitas pekerjaan drainase yang buruk berpotensi menimbulkan masalah serius:
- Banjir lokal akibat saluran tidak berfungsi optimal.
- Kerugian publik karena anggaran besar tidak menghasilkan manfaat nyata.
- Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola proyek infrastruktur.
LP2KP menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proyek-proyek pembangunan agar transparan, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Anggaran miliaran rupiah bukan untuk pekerjaan asal-asalan. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegas Subur. (Red)
