Jakarta – Stabilitas keamanan dan pelayanan publik yang profesional hanya akan berdampak optimal apabila didukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi instrumen penguatan akuntabilitas agar pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tujuan, tetapi benar-benar menjadi hasil yang terukur.
Hal tersebut disampaikan Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadyana kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Polri Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2025, di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Selasa (3/2).
Anggota I BPK menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki keterkaitan langsung dengan agenda keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya peran pemeriksaan BPK tidak hanya berhenti pada penilaian kepatuhan administrasi dan kewajaran laporan, tetapi juga berkontribusi dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan penggunaan anggaran negara benar-benar menciptakan manfaat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas publik, mendorong efektivitas belanja, serta memastikan adanya mekanisme pengendalian yang memadai agar risiko-risiko tata kelola, sosial, maupun lingkungan dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.
Anggota I BPK mengungkapkan bahwa sejalan dengan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas keamanan dan penegak hukum, BPK berharap agar pengelolaan keuangan di lingkungan Polri semakin mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara efektif dan efisien. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta komitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten menjadi harapan utama BPK guna mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyerahkan LHP Semester II Tahun 2025, yang terdiri dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK berharap LHP tersebut dapat menjadi dasar perbaikan yang konstruktif bagi Polri, baik dalam penguatan sistem, peningkatan kepatuhan, maupun optimalisasi kinerja.
“Melalui sinergi yang kuat antara BPK dan Polri, BPK optimistis bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri akan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung terciptanya keamanan, keadilan, serta pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Dedi Prasetyo, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Wahyu Widada, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan Polri.
(Sr/Humas BPK)
