KOTA BEKASI, LP2KP News – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) menyatakan dukungan penuh atas langkah Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kota Bekasi yang resmi menyerahkan dokumen pelaporan dugaan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (8/7/2026).
Surat pelaporan bernomor 03/MAT-SHS/A&R/VI/2026 yang ditandatangani sejak 29 Juni 2026 itu diserahkan langsung oleh Ketua LIN Kota Bekasi Frits Saikat bersama Sekjen LIN Tomi Langgi. Dokumen diterima oleh Kasie Intelijen Kejari Kota Bekasi Ryan Anugrah, S.H., M.H.
Menurut Frits, pelaporan tersebut disusun dengan dasar hukum yang kuat, meliputi KUHAP, UU Tipikor, UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah atau benar. Ini murni bentuk tanggung jawab sosial untuk mengawal transparansi penggunaan APBD agar sampai kepada masyarakat,” ujar Frits.
Menanggapi hal tersebut, *Subur Rusyadi, Sekretaris Jenderal DPP LP2KP* menegaskan bahwa lembaganya akan turut mengawal proses hukum ini.
“LP2KP bersama LIN memiliki visi yang sama dalam mengawal penggunaan anggaran negara dan daerah. Kami akan terus memantau agar proses di Kejari Bekasi berjalan sesuai aturan hukum, teliti, transparan, dan akuntabel. Tujuannya satu: kepentingan publik harus diutamakan,” tegas Subur.
Subur juga mengapresiasi sikap bijak LIN yang memberikan jeda waktu sejak penandatanganan surat hingga penyerahan, sebagai bentuk iktikad baik agar pihak terkait membuka diri terhadap keterbukaan informasi.
LP2KP berharap Kejari Kota Bekasi segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional. LP2KP juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk aktif melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan anggaran pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, Kejari Kota Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait substansi laporan tersebut. (Redaksi LP2KP News)
