lp2kp.co.id-Balangan. Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti pelaksanaan belanja modal atas enam paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan yang diduga tidak sesuai kontrak.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024, Pemkab Balangan mencatat anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 337.350.155.747,00, dengan realisasi Rp 107.193.596.588,00. Dari jumlah tersebut, Rp 52.290.890.043,76 digunakan untuk enam kontrak/SPK pekerjaan gedung dan bangunan.
Enam proyek yang menjadi sorotan LP2KP antara lain:
- Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Balangan
- Penataan Kawasan Terminal Paringin
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Balangan
- Pembangunan Pujasera Belakang Pasar Adaro (lanjutan)
- Pembangunan Wisma Kabupaten Balangan
- Pembuatan Sarana dan Prasarana Pendukung BPKAD
Ketua DPW LP2KP Kalsel, Ahmad Fauzi, menyayangkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1.042.331.700,00, yang berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ada indikasi kuat bahwa kontrak tidak dijalankan sesuai spesifikasi teknis, RAB, dan gambar. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara,” tegas Ahmad Fauzi.
Ahmad Fauzi juga menduga adanya keterlibatan Kepala Dinas PUPR Perkim dan jajaran Kabid dalam proses pengadaan yang tidak sesuai dengan:
- Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres sebelumnya
- Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
“Dokumen kontrak seperti RAB dan gambar teknis seolah diabaikan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan potensi permainan dalam proyek,” tambah Fauzi.(SR)
