BATULICIN, LP2KP News – Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu kini menjerit akibat buruknya distribusi layanan air bersih oleh PT Air Minum Bersujud (Perseroda). Keluhan warga yang bertubi-tubi akhirnya sampai ke telinga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Jeritan Pelanggan: Bayar Tepat Waktu, Air Mengalir “Sembunyi-sembunyi”
Berdasarkan aduan masyarakat yang diterima oleh pihak LP2KP, distribusi air bersih di berbagai titik di Tanah Bumbu mengalami kendala kronis. Warga mengeluhkan bahwa air seringkali tidak mengalir sama sekali dalam durasi yang lama.
Ironisnya, jika air mengalir, debitnya sangat kecil dan hanya terjadi pada jam-jam yang tidak wajar. “Air biasanya cuma mengalir dini hari, sekitar pukul 03.00, itu pun sudah mati lagi pukul 06.00 pagi. Sementara kami sebagai pelanggan diwajibkan membayar tagihan setiap bulan tanpa ada potongan atau kompensasi atas pelayanan yang buruk ini,” ujar salah satu warga yang mengadu.
Kondisi ini praktis membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga harian.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPW LP2KP Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fauzi, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai ada indikasi manajemen yang tidak profesional dan ketidakjelasan dalam operasional perusahaan daerah tersebut.
“Kami menerima banyak keluhan konkret. Masyarakat merasa diperas karena kewajiban pembayaran tetap berjalan, namun hak mereka atas layanan air bersih terabaikan. Adanya jadwal distribusi yang hanya beberapa jam di waktu dini hari menunjukkan ada masalah serius di tingkat teknis maupun manajerial. Kami melihat adanya indikasi ketidakjelasan dalam pengelolaan PT Air Minum Bersujud,” tegas Ahmad Fauzi.
Lebih lanjut, Ahmad Fauzi menyoroti bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Perusahaan ini adalah BUMD yang seharusnya mengutamakan pelayanan publik, bukan sekadar mengejar profit namun mengabaikan kewajiban kepada pelanggan. Kami akan segera melakukan investigasi dan mendesak pihak terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja manajemen PDAM,” tambahnya.
LP2KP Kalsel menegaskan akan mengawal isu ini hingga ada solusi nyata. Beberapa poin yang menjadi tuntutan LP2KP di antaranya:
- Transparansi Manajemen: Meminta penjelasan resmi dari PT Air Minum Bersujud mengenai penyebab utama terhambatnya distribusi air.
- Evaluasi Teknis: Mendesak perbaikan infrastruktur jika memang terjadi kendala teknis di lapangan.
- Kompensasi bagi Pelanggan: Menuntut adanya kebijakan yang adil bagi pelanggan atas tidak terpenuhinya layanan air bersih selama periode gangguan.
- Audit Kinerja: Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi, terutama mengingat adanya isu rangkap jabatan yang disinyalir memperburuk fokus pelayanan.
Masyarakat Tanah Bumbu berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat penderitaan warga. LP2KP berkomitmen untuk terus menyuarakan hak-hak masyarakat agar pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan secara profesional dan berkeadilan. (Tim Redaksi LP2KP News)
