lp2kp.co.id-Tanah Bumbu. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPW LP2KP) menemukan dugaan praktik jual beli paket proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
Temuan ini mencuat dari proyek pembangunan kantin SMPN 1 Sungai Loban. Berdasarkan hasil pemantauan, anggaran tahun 2025 telah dibayarkan 100 persen, namun pekerjaan baru dilaksanakan pada tahun 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Upaya konfirmasi dilakukan oleh LP2KP kepada Koordinator Lapangan Bidang SMP dan Kabid Bidang SMP. Namun, jawaban yang diterima justru menyarankan agar pertanyaan langsung ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Fakta di lapangan menunjukkan, Kepala Dinas keluar kota sejak Senin hingga Jumat, sementara telepon genggam miliknya dititipkan kepada salah satu orang kepercayaan. Situasi ini membuat Ketua DPW LP2KP bertanya-tanya, “Ada apa dengan semua ini?”
Hal ini dapat diindikasikan :
- Administrasi: Pembayaran penuh sebelum pekerjaan selesai berpotensi melanggar aturan keuangan negara.
- Transparansi: Dugaan jual beli proyek mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan.
- Kepercayaan publik: Respons berbelit dari pejabat dinas memperkuat kesan adanya hal yang ditutup-tutupi.
Ketua DPW LP2KP menegaskan akan melaporkan temuan ini kepada aparat pengawas dan penegak hukum. “Kami mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh. Dugaan praktik jual beli proyek ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan,” tegasnya.
LP2KP berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar praktik serupa tidak kembali terjadi, serta memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan demi kepentingan siswa dan masyarakat. (Fauzi)
