TANAH BUMBU, LP2KP NEWS – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Provinsi Kalimantan Selatan angkat bicara terkait fenomena rangkap jabatan yang terjadi pada dua instansi teknis vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini, posisi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) yang dijabat oleh H. Ansyari Firdaus, S.Hut., juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ketua DPW LP2KP, Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemantauan ketat terhadap efektivitas dan tata kelola di kedua dinas tersebut. Menurut Fauzi, rangkap jabatan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait fokus pengawasan pembangunan infrastruktur daerah yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah kabupaten.
“Kami menyoroti efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran infrastruktur. Mengingat PUPR dan Perkimtan adalah dinas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak—seperti perbaikan jalan, drainase, dan rumah tidak layak huni (RTLH)—maka manajemen kepemimpinan menjadi taruhan utama,” ujar Ahmad Fauzi dalam keterangan resminya kepada redaksi LP2KP News.
Potensi Kerawanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ahmad Fauzi menekankan bahwa rangkap jabatan, meskipun secara administratif sah sebagai mekanisme pengisian kekosongan, tetap membawa risiko inheren dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
“Kami mendesak agar proses lelang atau tender di kedua dinas ini dilakukan secara transparan tanpa adanya intervensi pihak-pihak tertentu. Jangan sampai ada ‘kontraktor titipan’ atau pengaturan pemenang yang hanya menguntungkan lingkaran dekat kekuasaan. LP2KP akan memantau setiap tahapan proyek, mulai dari penetapan spesifikasi hingga realisasi di lapangan,” tegas Fauzi.
Desakan untuk Kaderisasi dan Pejabat Definitif Lebih lanjut, DPW LP2KP mendesak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat proses pengisian jabatan definitif melalui mekanisme seleksi terbuka (lelang jabatan). Hal ini dinilai penting untuk menjamin bahwa masing-masing dinas dipimpin oleh pejabat yang memiliki fokus penuh (full-time) tanpa harus terbagi konsentrasinya.
LP2KP juga mengajak masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk ikut aktif mengawasi jalannya proyek-proyek pembangunan di wilayahnya. “Kami tidak melarang adanya kebijakan Plt., namun jangan sampai status tersebut menjadi zona nyaman yang berlarut-larut. Jika ada temuan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, segera laporkan. Kami siap mengawal temuan tersebut hingga ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkas Fauzi.
Hingga berita ini diturunkan, DPW LP2KP menegaskan akan terus mengawal janji-janji pemerintah daerah terkait perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya, demi memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tanah Bumbu secara adil dan tepat sasaran. (Redaksi LP2KP News)
