JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi memulai rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Tahun 2025. Proses diawali dengan entry meeting yang dipimpin Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Jakarta, Selasa (27/1).
Dalam sambutannya, Anggota I BPK menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama Kemenko Polkam. Sinergi yang baik antara BPK dan entitas yang diperiksa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan serta mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
Anggota I BPK menegaskan bahwa pemeriksaan BPK tidak semata berfokus pada pencarian kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, dukungan penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat dari satuan kerja sangat diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, akan berlangsung sekitar empat bulan. Anggota I BPK mengingatkan pentingnya pembelajaran dari catatan pada tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali.
Anggota I BPK mengharapkan kolaborasi yang sehat antara tim pemeriksa BPK dan jajaran Kemenko Polkam melalui komunikasi yang efektif serta respons cepat dalam penyediaan data dan informasi. “Mari kita terus bersinergi dalam menjaga marwah negara dan mendorong tata kelola keuangan serta kinerja yang baik demi keberlanjutan pembangunan nasional,” tutupnya
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK,Sarjono, beserta para pejabat struktural Kemenko Polkam dan tim pemeriksa BPK. (Humas BPK RI)
